Akbp Brotoseno: Antara Jabatan, Korupsi, dan Status Keanggotaan Polri

Kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Brotoseno, kembali menarik perhatian publik. Keberadaannya di institusi kepolisian, meskipun pernah terjerat kasus korupsi dan divonis penjara, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang integritas dan mekanisme penegakan disiplin di tubuh Polri. Isu mengenai statusnya yang masih aktif sebagai anggota Polri pasca-menjalani hukuman penjara, menjadi sorotan hangat dan memicu diskusi panjang mengenai bagaimana seseorang yang pernah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dapat tetap berada dalam institusi penegak hukum.

Perjalanan Kasus Korupsi Brotoseno

AKBP Brotoseno diketahui terseret kasus korupsi terkait penanganan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pada tahun 2016, ia divonis hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan juga dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini berakar pada fakta bahwa Brotoseno terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 1,5 miliar dari terpidana kasus korupsi tersebut.

Kasus ini cukup menggemparkan karena melibatkan seorang perwira menengah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun, alih-alih memberantasnya, ia justru diduga terlibat dalam praktik suap-menyuap yang merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Setelah menjalani masa hukuman, muncul kabar bahwa AKBP Brotoseno tidak dipecat dari institusi Polri.

Status Kepegawaian di Tengah Kontroversi

Ketidakjelasan status kepegawaian AKBP Brotoseno pasca-menjalani masa hukuman menjadi pokok persoalan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, seorang anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana, umumnya akan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, dalam kasus Brotoseno, hal tersebut tampaknya tidak terjadi secara otomatis atau melalui proses yang transparan kepada publik.

Munculnya informasi bahwa AKBP Brotoseno masih aktif di kepolisian setelah keluar dari penjara menimbulkan spekulasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas Polri dalam menjaga marwah institusi dan menegakkan disiplin anggotanya. Hal ini juga berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi jika publik melihat ada celah atau pengecualian bagi oknum yang pernah terlibat dalam kasus serupa.

Respons dari pihak Polri sendiri cenderung beragam atau tertutup terkait isu ini. Terkadang ada penjelasan mengenai proses hukum internal atau pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya dipublikasikan. Namun, ketidakjelasan ini justru semakin memicu tanda tanya dan kegelisahan publik.

Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Pemberantasan Korupsi

Kasus seperti AKBP Brotoseno memiliki implikasi yang sangat luas, terutama terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan aparat penegak hukum secara umum. Ketika masyarakat melihat bahwa seorang mantan narapidana korupsi masih bisa eksis dan bahkan berpotensi melanjutkan karirnya di kepolisian, hal ini dapat menimbulkan sinisme dan keraguan terhadap komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi membutuhkan integritas yang tinggi dari semua pihak, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Jika integritas tersebut sudah tercoreng, akan sulit untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Hal ini juga dapat memberikan sinyal yang salah kepada para calon koruptor, seolah-olah hukuman penjara saja tidak cukup untuk menghapus jejak kesalahan dan mengakhiri karir mereka di sektor publik.

Lebih lanjut, keberadaan anggota Polri yang pernah dihukum karena korupsi dapat mempengaruhi moral anggota kepolisian lainnya. Anggota yang taat dan berintegritas mungkin merasa kecewa jika melihat rekan mereka yang bermasalah tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini bisa mengikis semangat keadilan dan profesionalisme dalam institusi.

Menanti Ketegasan dan Transparansi

Kasus AKBP Brotoseno menjadi pengingat penting bagi institusi kepolisian untuk terus mengevaluasi dan memperkuat sistem pengawasan internal serta mekanisme penegakan disiplin. Transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait nasib anggota yang bermasalah adalah kunci untuk meredam spekulasi dan membangun kembali kepercayaan publik.

Perlu ada kejelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang membuat seseorang yang pernah dihukum korupsi tetap berada dalam institusi. Jika memang ada alasan khusus yang diperbolehkan oleh undang-undang atau peraturan, hal tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka. Namun, jika ini adalah celah atau kelemahan sistem, maka reformasi sistemlah yang harus segera dilakukan.