Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, atau kebudayaan. Ketika sebuah yayasan tidak lagi dapat menjalankan tujuan pendiriannya, atau karena adanya keputusan dari para pendiri/pengurus, maka pembubaran adalah langkah yang harus ditempuh. Proses legal formal untuk mengakhiri eksistensi badan hukum ini harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang disebut Akta Pembubaran Yayasan.
Akta ini bukan sekadar pernyataan berhenti beroperasi, melainkan sebuah dokumen notariil yang sah di mata hukum, yang menguraikan dasar pembubaran, proses likuidasi aset, dan penentuan nasib sisa kekayaan yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tanpa akta ini, status hukum yayasan dianggap masih ada dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum di kemudian hari.
Prosedur pembubaran yayasan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pembubaran yayasan dapat terjadi atas beberapa alasan utama:
Proses pembuatan akta ini melibatkan serangkaian tahapan prosedural yang ketat untuk memastikan semua aspek legal dan finansial diselesaikan dengan benar.
Langkah awal adalah pengambilan keputusan resmi oleh organ tertinggi yayasan (biasanya Rapat Pembina) yang menghasilkan Berita Acara Rapat Pembubaran. Dalam keputusan ini, harus ditunjuk pula likuidator. Likuidator adalah pihak yang bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan segala hak serta kewajiban yayasan selama masa likuidasi.
Setelah akta pembubaran dibuat, masa likuidasi dimulai. Likuidator bertugas untuk:
Proses ini sering memakan waktu tergantung kompleksitas keuangan yayasan. Seluruh proses ini harus didokumentasikan dengan baik.
Ini adalah poin krusial dalam Akta Pembubaran Yayasan. Menurut UU Yayasan, sisa kekayaan yayasan setelah semua utang dilunasi tidak boleh dibagikan kepada anggota Pengurus atau Pembina. Sisa kekayaan wajib dialokasikan untuk tujuan yang sama dengan tujuan awal yayasan, atau diserahkan kepada badan hukum lain yang memiliki tujuan serupa. Penentuan ini harus dicantumkan secara eksplisit dalam akta notaris.
Pembuatan Akta Pembubaran Yayasan wajib dilakukan oleh Notaris yang berwenang. Notaris memiliki fungsi verifikasi untuk memastikan bahwa keputusan pembubaran telah sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah Akta Pembubaran dan penetapan likuidator selesai dibuat, Notaris bertanggung jawab mendaftarkannya ke instansi pemerintah yang mengurus administrasi yayasan. Pencatatan ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada publik bahwa yayasan tersebut sedang dalam proses pengakhiran status badan hukumnya. Jika tahap ini tidak dilakukan, secara hukum yayasan dianggap belum bubar.
Akta Pembubaran Yayasan adalah dokumen penutup yang mengesahkan berakhirnya keberadaan badan hukum nirlaba di mata hukum. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi, kepatuhan pada dasar hukum, dan pelaksanaan likuidasi yang jujur serta transparan, terutama dalam hal penentuan nasib sisa kekayaan. Konsultasi dengan Notaris sangat disarankan untuk memastikan setiap langkah prosedural terpenuhi secara sempurna.