Di tengah ekosistem pasar modal Indonesia yang dinamis, integritas dan transparansi informasi keuangan adalah pilar utama kepercayaan investor. Di sinilah peran Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat vital. Mereka bukan sekadar auditor biasa; mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa laporan keuangan entitas publik menyajikan gambaran yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Meskipun profesi Akuntan Publik (AP) diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pendaftaran khusus di OJK menjadi wajib bagi mereka yang ingin memberikan jasa audit kepada perusahaan yang melantai di bursa saham atau perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan (seperti bank, asuransi, dan dana pensiun).
Pendaftaran ini memastikan bahwa AP memiliki kompetensi spesifik dan memahami regulasi tambahan yang ditetapkan oleh OJK. Beberapa alasan utama pendaftaran ini meliputi:
Akuntan Publik yang terdaftar dan ditunjuk untuk mengaudit emiten atau perusahaan jasa keuangan memiliki tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar verifikasi angka. Mereka harus berfokus pada:
Tugas inti adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini ini harus bebas dari benturan kepentingan. OJK sangat memperhatikan independensi ini; pelanggaran independensi dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik, baik oleh regulator profesi maupun OJK.
AP harus memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai SAK yang berlaku di Indonesia. Khusus untuk industri jasa keuangan, mereka juga harus memperhatikan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang spesifik, seperti PSAK 71 mengenai instrumen keuangan.
Di era modern, laporan keuangan bukan hanya tentang neraca. AP terdaftar OJK wajib meninjau kecukupan pengungkapan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional) serta evaluasi atas implementasi prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance).
Ketika sebuah perusahaan publik mengalami kegagalan atau skandal keuangan, perhatian publik dan regulator akan tertuju pada Akuntan Publik yang mengaudit mereka. Jika terbukti bahwa AP lalai dalam menjalankan tugasnya—misalnya, gagal mendeteksi kecurangan material atau membiarkan salah saji signifikan—konsekuensinya bisa sangat berat.
OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif tegas. Sanksi ini dapat berupa denda yang besar, pembekuan izin usaha kantor akuntan publik (KAP), hingga rekomendasi pencabutan izin praktik secara permanen. Hal ini menekankan betapa tingginya standar profesionalisme yang dituntut dari setiap Akuntan Publik Terdaftar di OJK.
Bagi investor ritel maupun institusional, salah satu cara termudah untuk memverifikasi kredibilitas AP yang mengaudit suatu perusahaan adalah dengan memeriksa daftar AP yang terdaftar dan mendapatkan izin praktik dari OJK. Daftar ini bersifat publik dan diperbarui secara berkala. Kepercayaan terhadap integritas pasar modal sangat bergantung pada kualitas audit yang dilakukan oleh para profesional yang diakui dan diawasi secara ketat oleh OJK.
Kesimpulannya, Akuntan Publik Terdaftar di OJK adalah elemen kunci dalam sistem *checks and balances* di pasar modal Indonesia. Mereka menjembatani antara realitas operasional perusahaan dan persepsi yang dibentuk oleh publik melalui laporan keuangan yang teruji.