Warisan adalah salah satu aspek paling sensitif dalam kehidupan manusia. Ketika seorang individu meninggal dunia, harta peninggalannya menjadi sumber diskusi, bahkan terkadang perselisihan, di antara keluarga yang ditinggalkan. Di sinilah peran ajaran agama menjadi sangat krusial. Hampir semua agama di dunia memiliki panduan dan prinsip-prinsip mengenai pembagian harta warisan, yang berakar pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Memahami kerangka hukum waris dalam perspektif agama adalah kunci untuk menghindari konflik dan memastikan pembagian yang adil serta sesuai dengan kehendak ilahi.
Dalam konteks Indonesia, sistem hukum waris sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Tiga sistem utama yang berlaku adalah hukum waris Islam, hukum waris Kristen (Protestan dan Katolik), dan hukum adat yang terkadang masih bercampur dengan prinsip-prinsip agama. Masing-masing memiliki aturan spesifik yang didasarkan pada kitab suci, tradisi, dan interpretasi para ulama atau tokoh agama.
Hukum waris Islam, yang dikenal sebagai Faraidh, adalah sistem yang paling terperinci dan diatur secara ketat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utamanya. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan kepastian, di mana bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Ada beberapa kelompok ahli waris utama:
Dalam Islam, ada prinsip "laki-laki mendapat dua bagian perempuan." Hal ini bukan berarti diskriminasi gender, melainkan mencerminkan tanggung jawab finansial laki-laki yang lebih besar dalam menafkahi keluarga. Pembagian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga mendapatkan haknya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat dan keluarga.
Dalam agama Kristen, ajaran mengenai pembagian warisan lebih banyak merujuk pada prinsip-prinsip keadilan, kedermawanan, dan kasih tanpa memberikan aturan yang sefleksibel Faraidh dalam Islam. Kitab Suci, terutama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengajarkan pentingnya berbagi dan tidak bersikap tamak.
Secara umum, pembagian warisan di kalangan umat Kristen di Indonesia mengacu pada hukum perdata warisan yang berlaku, namun tetap dijiwai oleh semangat kekristenan. Dalam banyak kasus, keluarga akan berunding untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak, seringkali dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing ahli waris. Gereja sebagai lembaga juga seringkali menjadi mediator atau penasihat dalam menyelesaikan sengketa warisan, menekankan pentingnya perdamaian dan pengampunan. Walaupun tidak ada pembagian "minimal dua kali lipat untuk laki-laki" secara eksplisit, semangat keadilan dan perhatian terhadap anggota keluarga yang lebih membutuhkan tetap menjadi pedoman utama.
Selain Islam dan Kristen, terdapat pula pandangan agama lain dan sistem hukum adat yang mungkin masih berlaku di sebagian wilayah Indonesia. Misalnya, dalam beberapa tradisi adat, harta warisan bisa diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki tertua atau melalui sistem garis keturunan tertentu. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh agama-agama besar, prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama seringkali diadopsi atau berintegrasi.
Terlepas dari perbedaan penafsiran dan aturan spesifik antar agama, tujuan utama dari semua ajaran agama mengenai warisan adalah untuk menciptakan keadilan, mencegah permusuhan, dan menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, sangat disarankan agar dalam proses pembagian warisan, keluarga senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat, mencari nasihat dari tokoh agama atau ahli hukum waris yang terpercaya, dan jika perlu, melibatkan mediator.
Memahami kaidah-kaidah waris sesuai keyakinan agama bukan hanya tentang membagi harta benda, tetapi juga tentang meneladani nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini akan memastikan bahwa warisan yang ditinggalkan menjadi berkah bagi keluarga, bukan sumber petaka.