Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia adalah proses yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu aspek krusial dalam prosedur ini adalah peran sentral dari seorang Notaris. Oleh karena itu, wacana mengenai pendirian PT tanpa akta notaris sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha pemula. Apakah praktik ini dimungkinkan secara hukum di Indonesia? Jawabannya secara tegas adalah tidak, setidaknya untuk PT yang berbadan hukum formal.
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendirian PT wajib dilakukan melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik ini harus dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang. Notaris memiliki fungsi legal yang tidak tergantikan dalam proses ini; mereka memastikan bahwa semua persyaratan formil dan materil pendirian telah terpenuhi, mulai dari kesepakatan para pendiri, penentuan nama perusahaan, modal dasar, hingga susunan direksi dan komisaris.
Tanpa akta notaris yang sah, entitas bisnis yang dibentuk hanya akan memiliki status sebagai persekutuan perdata atau badan usaha informal lainnya, dan bukan merupakan Perseroan Terbatas yang sah (berbadan hukum) di mata negara.
Peran Notaris jauh melampaui sekadar formalitas pencatatan. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang mengesahkan kehendak para pendiri secara hukum. Kehadiran akta notaris memberikan beberapa jaminan penting:
Jika maksud dari mencari "pendirian PT tanpa akta notaris" adalah untuk menghindari biaya notaris atau ingin mendirikan usaha dengan struktur yang lebih sederhana, pelaku usaha perlu mempertimbangkan bentuk badan usaha lain yang tidak memerlukan akta notaris sebagai syarat utama pendirian badan hukum.
Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV) adalah opsi yang lebih fleksibel. Meskipun pendirian CV secara formal tidak mewajibkan akta notaris (cukup dengan akta di bawah tangan yang kemudian didaftarkan ke instansi terkait sesuai peraturan daerah), perlu diingat bahwa CV dan Firma bukanlah Perseroan Terbatas. Kedua bentuk ini memiliki tanggung jawab modal yang tidak terbatas bagi sekutu aktifnya.
Saat ini, untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memfasilitasi pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai legalitas dasar berusaha. Namun, status usaha ini adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) perorangan, bukan PT. Meskipun prosesnya sangat mudah dan dapat dilakukan secara mandiri, ini tidak menghasilkan badan hukum Perseroan Terbatas.
Singkatnya, jika tujuan utama Anda adalah mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki status badan hukum penuh, dilengkapi dengan tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, maka proses pendirian PT tanpa akta notaris adalah ilusi hukum. Proses pendirian PT selalu memerlukan intervensi Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik untuk tahapan awal pembentukan anggaran dasar dan pengajuan legalitas ke Kemenkumham. Mengabaikan langkah ini berarti Anda hanya mendirikan sebuah perkumpulan informal, bukan entitas korporasi yang diakui secara penuh oleh hukum Indonesia.