Dalam hukum Islam, pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan kepada ahli warisnya. Prinsip utama dalam pembagian waris adalah keadilan, kepastian hukum, dan sesuai dengan ajaran agama. Namun, dalam dinamika kehidupan, terkadang muncul situasi yang memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan waris, salah satunya adalah konsep "ahli waris pengganti". Konsep ini secara eksplisit mungkin tidak disebutkan secara gamblang dalam dalil-dalil dasar hukum waris Islam, namun prinsip dan penerapannya dapat ditarik dari berbagai kaidah dan interpretasi yang berkembang dalam Fikih, termasuk yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah hukum keluarga, termasuk waris. Meskipun KHI tidak secara spesifik menggunakan istilah "ahli waris pengganti" dalam pasal-pasalnya sebagaimana istilah "fardhu" atau "ta'shib", namun semangatnya untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian bagi ahli waris yang berhak tercermin dalam berbagai ketentuan. Kebutuhan akan konsep ahli waris pengganti muncul ketika seorang ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, atau bahkan meninggal bersamaan dengan pewaris.
Pada dasarnya, hak waris melekat pada diri seseorang yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Jika ahli waris tersebut sudah meninggal sebelum pewaris, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk menerima warisan.
Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan: apakah keturunan dari ahli waris yang meninggal tersebut berhak mewarisi harta peninggalan kakek atau nenek mereka? Di sinilah prinsip keadilan dan upaya menjaga hak keturunan menjadi pertimbangan. Dalam literatur fikih, khususnya mazhab Syafi'i dan Hanafi, terdapat perbedaan pandangan mengenai hal ini. Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia yang merujuk pada KHI, seringkali diterapkan pendekatan yang memastikan bahwa keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu tetap mendapatkan haknya, meskipun bukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris pertama, melainkan sebagai "pengganti" posisi orang tuanya.
Mekanisme ahli waris pengganti bukanlah berarti keturunan tersebut secara otomatis menjadi ahli waris dalam urutan yang sama dengan anak-anak pewaris yang masih hidup. Sebaliknya, ia akan menempati posisi "hak" yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika orang tuanya masih hidup. Ini berarti, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti adalah sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, bukan bagian dari keseluruhan harta warisan.
Contoh sederhananya adalah sebagai berikut: Misalkan ada seorang pewaris (ayah) yang meninggal dunia. Ayah tersebut memiliki tiga orang anak: A, B, dan C. Namun, anak B telah meninggal lebih dahulu sebelum ayahnya meninggal, dan B memiliki dua orang anak, yaitu D dan E.
Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terputusnya hak garis keturunan dari ahli waris yang telah meninggal. KHI, melalui tafsir dan penerapannya, berusaha mewujudkan keadilan distributif dalam pembagian warisan, agar tidak ada pihak yang dirugikan semata-mata karena ia lahir di generasi yang berbeda atau orang tuanya meninggal lebih dahulu.
Meskipun konsep ahli waris pengganti banyak diterapkan demi keadilan, perlu dipahami bahwa tidak semua mazhab dalam fikih memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini. Ada mazhab yang berpendapat bahwa hak waris hanya melekat pada orang yang hidup saat pewaris meninggal, dan jika ahli waris tersebut meninggal duluan, maka bagiannya menjadi hak ahli waris lain yang masih hidup atau dikembalikan kepada ahli waris yang lebih dekat. Namun, demi kemaslahatan umat dan untuk menghindari kesulitan, pengadilan agama di Indonesia cenderung menerapkan konsep ahli waris pengganti, sejalan dengan semangat keadilan yang diusung dalam KHI.
Penerapan konsep ini seringkali memerlukan kajian mendalam dan penelusuran silsilah yang akurat untuk memastikan siapa saja yang berhak dan berapa bagian yang seharusnya diterima. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait dalam proses pembagian warisan.