Cara Membuat Akta Pendirian Usaha Kecil yang Tepat

Ilustrasi: Dokumen legalitas usaha Anda.

Memulai usaha kecil adalah langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, salah satunya adalah legalitas formal. Akta pendirian usaha adalah dokumen krusial yang mengikat secara hukum, menetapkan struktur, modal, dan hak serta kewajiban para pendiri. Bagi usaha kecil, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan atau CV, memiliki akta yang sah memberikan kredibilitas tinggi di mata klien, bank, maupun instansi pemerintah.

Lantas, bagaimana prosedur langkah demi langkah cara membuat akta pendirian usaha kecil agar berjalan lancar dan sesuai regulasi? Proses ini umumnya melibatkan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik.

1. Menentukan Badan Hukum dan Nama Usaha

Langkah pertama yang harus diselesaikan sebelum bertemu Notaris adalah menentukan format badan hukum yang paling sesuai. Untuk usaha kecil, pilihan populer meliputi:

Setelah badan hukum diputuskan, siapkan beberapa pilihan nama perusahaan. Nama ini harus unik dan belum digunakan oleh entitas lain. Biasanya, Notaris akan membantu memeriksa ketersediaan nama ini melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum).

2. Menyiapkan Dokumen dan Data Pendiri

Meskipun prosesnya kini banyak dibantu secara digital, data diri para pendiri tetap menjadi inti dari akta. Pastikan Anda menyiapkan:

3. Proses Pembuatan di Hadapan Notaris

Notaris berperan sentral dalam pembuatan akta. Anda harus datang bersama semua pendiri (atau diwakili oleh yang sah) untuk menandatangani draf akta yang telah disusun. Notaris akan memastikan bahwa seluruh isi akta, termasuk Anggaran Dasar, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (bagi PT) atau UU terkait lainnya.

Beberapa poin penting yang dicantumkan dalam akta antara lain:

  1. Nama dan tempat kedudukan perusahaan.
  2. Maksud dan tujuan pendirian usaha.
  3. Jangka waktu berdirinya perusahaan.
  4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  5. Struktur kepengurusan (Direksi dan Komisaris, jika ada).

4. Pengesahan dan Persetujuan Kemenkumham

Setelah akta ditandatangani, Notaris akan memproses pengesahan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara elektronik. Proses ini adalah tahap paling menentukan karena legalitas perusahaan secara resmi lahir saat Surat Keputusan (SK) Menteri terbit.

Untuk PT Perorangan, proses ini biasanya lebih cepat karena pengesahan dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

5. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)

Akta pendirian hanyalah satu bagian dari legalitas. Setelah mendapatkan SK Kemenkumham, langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) milik pemerintah. NIB berfungsi sebagai identitas tunggal pelaku usaha dan menjadi dasar untuk pengurusan izin operasional lain yang mungkin dibutuhkan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).

Catatan Penting: Meskipun PT Perorangan mempermudah proses legalitas UMKM, akta pendirian tetap wajib dibuat oleh Notaris. Jangan coba membuat akta sendiri di luar Notaris karena tidak memiliki kekuatan hukum otentik dan tidak akan diterima Kemenkumham.

Peran Penting Akta Bagi Usaha Kecil

Mengapa usaha kecil harus repot membuat akta? Jawabannya terletak pada perlindungan dan kemudahan ekspansi. Akta pendirian secara jelas memisahkan harta pribadi pendiri dengan harta perusahaan (terutama pada PT), membatasi risiko kerugian finansial hanya sebatas modal yang disetorkan. Selain itu, dokumen ini mutlak diperlukan ketika Anda ingin mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, mengikuti tender pemerintah, atau bekerja sama dengan investor besar. Akta adalah fondasi kepercayaan dalam dunia bisnis.

Pastikan Anda memilih Notaris yang berpengalaman dalam pendirian badan usaha agar seluruh proses berjalan efisien dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

🏠 Homepage