Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam, atau dalam terminologi Arab disebut ilmu al-fara'id atau ilmu mawarits, adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum dalam Islam yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya yang sah. Ilmu ini merupakan bagian penting dari hukum Islam yang memiliki kedudukan tersendiri karena secara rinci mengatur distribusi kekayaan setelah kematian, guna menghindari perselisihan dan memastikan keadilan serta ketertiban di antara keluarga.

Inti dari hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta warisan berdasarkan ketetapan syariat, yang bersumber utama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits Nabi Muhammad SAW). Prinsip utamanya adalah bahwa harta warisan harus diserahkan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab (keturunan) atau sebab pernikahan yang sah, sesuai dengan kadar dan hak yang telah ditentukan. Ini berbeda dengan sistem waris di luar Islam yang mungkin didasarkan pada wasiat semata, adat istiadat, atau penetapan hukum positif yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam

Penerapan hukum kewarisan Islam didasarkan pada beberapa sumber utama:

• Al-Qur'an: Kitab suci Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang pembagian warisan. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, yang menjadi landasan utama dalam menentukan ahli waris dan bagiannya.
• As-Sunnah (Hadits): Penjelasan rinci dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat menjadi pelengkap dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait waris. Hadits memberikan panduan mengenai kasus-kasus spesifik dan aturan-aturan tambahan.
• Ijma': Kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu masalah hukum Islam, termasuk dalam hal kewarisan, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
• Qiyas: Analogi atau penyamaan suatu hukum dengan hukum yang sudah ada karena adanya kesamaan illat (sebab hukum). Dalam kasus waris, qiyas digunakan untuk memperluas cakupan hukum pada situasi yang belum secara eksplisit diatur namun memiliki kemiripan.

Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Penerapan hukum kewarisan Islam memiliki tujuan yang mulia, di antaranya adalah:

• Menjaga Ketertiban dan Keadilan: Mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam keluarga mengenai harta peninggalan dengan memberikan aturan yang jelas dan adil.
• Mempererat Hubungan Kekeluargaan: Dengan pembagian yang adil, diharapkan hubungan antara anggota keluarga tetap harmonis dan saling peduli.
• Memenuhi Hak Ahli Waris: Memastikan bahwa setiap individu yang berhak menerima warisan mendapatkan bagiannya sesuai syariat.
• Menghindari Penumpukan Harta: Dengan dibagikannya harta kepada banyak ahli waris, diharapkan harta tidak hanya terkumpul pada segelintir orang.
• Menegakkan Prinsip Ketaatan kepada Allah SWT: Pelaksanaan hukum waris Islam merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pembagian Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa prinsip mendasar yang perlu dipahami:

1. Hubungan Nasab: Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah yang sah. Semakin dekat hubungan nasab, umumnya semakin besar hak warisnya, meskipun ada pengecualian.
2. Pewaris Tidak Memiliki Hak untuk Menentukan Ahli Waris Sesuka Hati: Sebagian besar pembagian warisan sudah ditentukan oleh syariat. Pewaris hanya memiliki hak untuk menentukan penerima wasiat (selain ahli waris) dan jumlahnya (maksimal sepertiga harta), serta zakat, utang, dan biaya pengurusan jenazah yang harus didahulukan.
3. Kadar yang Jelas (Fard) dan Sisa (Asabah): Ada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (fard) seperti anak perempuan, ibu, atau saudara perempuan. Sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris fard akan diberikan kepada ahli waris asabah (biasanya laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris, seperti anak laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki).
4. Hukum Kebiri (Hijab): Dalam beberapa kasus, kehadiran ahli waris tertentu dapat menghalangi ahli waris lain yang secara nasab lebih jauh untuk mendapatkan bagian warisan.
5. Keutamaan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan: Secara umum, bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali lipat bagian ahli waris perempuan (ketika keduanya sederajat, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga.

Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yang utama meliputi:

• Fardh (Ashabul Fardh): Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya secara pasti dalam Al-Qur'an. Mereka adalah suami/istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, nenek dari pihak ayah, dan kakek.
• 'Asabah: Ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada Ashabul Fardh. Jika tidak ada Ashabul Fardh atau sisa harta, maka 'Asabah berhak menerima seluruh harta. Kategori 'Asabah meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seayah.
• Dzul Arham: Kerabat yang memiliki hubungan nasab tetapi bukan 'Ashabul Fardh maupun 'Asabah. Mereka baru berhak menerima warisan jika tidak ada 'Ashabul Fardh maupun 'Asabah.

Memahami hukum kewarisan Islam sangat penting bagi setiap Muslim agar dapat melaksanakan kewajiban agamanya dengan benar, menjaga keharmonisan keluarga, dan memastikan keadilan dalam pengelolaan harta setelah kematian. Ilmu ini mengajarkan tentang pentingnya pengaturan finansial bahkan setelah kehidupan dunia berakhir, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang adil dan universal.