Panduan Praktis Pembuatan Akta Yayasan yang Sah

Ikon Dokumen dan Hukum SAH

Proses formalisasi legalitas badan hukum

Mengapa Akta Yayasan Penting?

Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, atau kebudayaan. Di Indonesia, pendirian yayasan memiliki prosedur hukum yang ketat, dan langkah paling krusial dalam proses tersebut adalah **pembuatan akta pendirian yayasan**. Akta ini berfungsi sebagai bukti otentik legalitas yayasan, memuat anggaran dasar, susunan pengurus, serta tujuan spesifik pendirian.

Tanpa akta yang sah dan terdaftar, yayasan tersebut tidak diakui secara hukum, yang berarti yayasan tidak dapat membuka rekening bank atas nama yayasan, mengajukan izin operasional, atau menjalin kerjasama formal dengan pihak lain, termasuk pemerintah.

Tahapan Awal Pembuatan Akta

Sebelum notaris dapat menuangkan niat para pendiri ke dalam akta, beberapa persyaratan dasar harus dipenuhi. Persiapan yang matang akan mempercepat proses notarisasi.

Peran Sentral Notaris dalam Pembuatan Akta

Pembuatan akta yayasan wajib dilakukan di hadapan notaris yang berwenang. Notaris memiliki peran ganda: sebagai pejabat publik yang mengesahkan, sekaligus sebagai konsultan hukum yang memastikan seluruh prosedur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (beserta perubahannya).

Proses di hadapan notaris meliputi:

  1. Pemeriksaan Identitas: Verifikasi kelengkapan dokumen identitas pendiri dan bukti kepemilikan harta awal.
  2. Penyusunan Anggaran Dasar (AD): Notaris akan membantu merumuskan AD, termasuk maksud, tujuan, kegiatan usaha (jika ada), serta struktur organisasi (Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus).
  3. Penandatanganan: Para pendiri membacakan dan menandatangani akta di hadapan notaris.
  4. Pengesahan Kementerian: Setelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Isi Pokok Akta Pendirian

Akta pendirian adalah dokumen hukum yang komprehensif. Kegagalan mencantumkan salah satu elemen penting dapat menyebabkan penolakan pengesahan oleh Kemenkumham. Beberapa poin krusial yang harus ada dalam akta:

Pastikan bahwa tujuan yayasan benar-benar bersifat nirlaba. Jika yayasan ingin menjalankan kegiatan usaha (sebagai sumber pendapatan), kegiatan tersebut harus tertulis secara spesifik dan tidak boleh menjadi tujuan utama pendirian.

Langkah Setelah Akta Disahkan

Pembuatan akta hanyalah pintu gerbang. Setelah notaris berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham, yayasan masih perlu melakukan beberapa langkah administratif penting untuk beroperasi penuh, terutama dalam konteks operasional di daerah:

  1. Pendaftaran di Kemenkumham: Memperoleh legalitas formal sebagai badan hukum.
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Mengurus NPWP yayasan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
  3. Domisili Usaha: Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kelurahan/kecamatan setempat.
  4. Perizinan Teknis: Mengurus izin lain yang relevan sesuai bidang kegiatan yayasan (misalnya izin operasional pendidikan, kesehatan, atau keagamaan).

Kesimpulan: Pembuatan akta yayasan adalah proses yang membutuhkan ketelitian hukum dan administrasi. Menggunakan jasa notaris yang berpengalaman sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa fondasi hukum yayasan Anda kuat sejak awal berdiri.

🏠 Homepage